Paripurna DPRD Batu Bara: Seluruh Fraksi Sepakat Sahkan Dua Ranperda Prioritas Daerah
BATU BARA – jelasnews.com
DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi serta menandatangani kesepakatan bersama atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting, yakni Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) serta Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPJP) APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat digelar pada Selasa, 15 Juli 2025, di ruang paripurna gedung dewan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batu Bara, Safi’i, SH dan turut dihadiri Wakil Bupati Syafrizal, SE., M.AP, Sekretaris DPRD Izhar Fauzi, SH, seluruh anggota legislatif, perwakilan OPD, serta unsur Forkopimda.
Enam fraksi secara bergiliran menyampaikan pandangan akhir mereka, dengan sorotan dan penekanan yang beragam namun semuanya menyatakan sepakat menerima dan menyetujui kedua Ranperda untuk disahkan menjadi Perda.
Fraksi PDI Perjuangan
Mendukung penuh pengesahan dua Ranperda namun menekankan perlunya pengawasan pelaksanaan Perda PIKID agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial. Terkait RPJP, fraksi ini mendorong OPD menyusun anggaran dengan prinsip akuntabilitas dan menjunjung kualitas pelaksanaan program.
(Dibacakan oleh: Jalasmar Sitinjak)
Fraksi Gerindra
Menyoroti catatan dari BPK RI berupa opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan 2024 dan mendorong adanya perbaikan sistemik. Fraksi ini menekankan pentingnya transparansi dalam implementasi PIKID serta keberpihakan pada sektor strategis lokal.
(Dibacakan oleh: Andriansyah, SH)
Fraksi PKS
Menilai PIKID sebagai peluang besar untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga Batu Bara serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. RPJP APBD 2024 dianggap penting untuk segera ditindaklanjuti oleh OPD demi keberlanjutan pembangunan.
(Dibacakan oleh: Agung Setiawan, SE)
Fraksi PAN
Mendukung Ranperda PIKID sebagai langkah mendorong investasi yang pro-rakyat. Namun, menyayangkan capaian opini WDP dan meminta hal tersebut menjadi evaluasi besar bagi Pemkab dalam perbaikan tata kelola keuangan.
(Dibacakan oleh: Chairul Bariah, SM)
Fraksi KDRI (Kebangkitan Demokrasi Rakyat Indonesia)
Melihat PIKID sebagai regulasi penting yang memberikan kepastian hukum bagi para investor, termasuk pelaku usaha lokal. Fraksi ini juga menyetujui RPJP APBD 2024 untuk disahkan menjadi Perda.
(Dibacakan oleh: Sarianto Damanik, SE)
Fraksi KPN (Karya Pembangunan Nasional)
Menegaskan pentingnya keseriusan Pemkab Batu Bara dalam menerapkan PIKID secara konsisten. Untuk RPJP, fraksi ini berharap agar pengelolaan keuangan di tiap OPD lebih tertib dan terukur ke depan.
(Dibacakan oleh: Nafi’ar, S.Pd., M.Si)
Usai penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi menyatakan dukungan penuh agar dua Ranperda tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi daerah serta memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
(wellas)
