Kasus Dugaan Korupsi Kapal Tunda, Kejati Sumut Geledah Kantor PT Pelindo Belawan
MEDAN – jelasnews.com
Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penggeledahan di kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Belawan, Gedung Grha Pelindo Satu, Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1, Belawan II, Medan, Senin (11/8/2025).
Aksi ini dijalankan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Sumut Nomor Print-07/L.2/Fd.2/07/2025 tertanggal 21 Juli 2025, disertai surat ketetapan serta izin dari Pengadilan Negeri Medan. Tim yang dipimpin Asisten Pidana Khusus Mochamad Jefry tersebut mencari barang bukti terkait dugaan korupsi pengadaan dua kapal tunda bertenaga 2×1.800 HP untuk Cabang Dumai, kerja sama antara PT Pelindo I dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya pada 2019 dengan nilai proyek mencapai Rp135,8 miliar.
Penggeledahan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lantai delapan hingga basement gedung. Plh. Kasi Penkum Kejati Sumut, M. Husairi, SH., MH., menyebutkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian pemeriksaan terhadap pihak terkait, termasuk PT Pelindo, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan pihak lainnya.
Husairi mengungkapkan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pembayaran, yang berimbas pada belum dapat dioperasikannya kedua kapal hingga kini. “Penggeledahan ini juga berlangsung paralel di kantor PT Dok dan Perkapalan Surabaya karena diyakini masih ada dokumen perencanaan, pembayaran, dan file digital yang relevan,” jelasnya.
Sejauh ini, 20 saksi telah diperiksa, termasuk pihak Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) selaku konsultan perencana dan pengawas, serta PT ITS Tekno Sains Surabaya yang melakukan audit fisik kapal. Proses perhitungan kerugian negara tengah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumut.
Pelindo: Kooperatif dan Operasional Tetap Normal
PT Pelindo Regional 1 menegaskan akan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Executive Director Pelindo Regional 1, Jonedi Ramli, menyampaikan bahwa pihaknya terbuka dan siap memberikan akses kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur.
“Kami pastikan operasional kepelabuhanan tetap berjalan normal dan pelayanan kepada pengguna jasa tidak terganggu,” ujar Jonedi. Ia menambahkan, Pelindo berkomitmen menjaga kelancaran aktivitas di seluruh wilayah kerja perusahaan.
(boim)
