IWO dan Wappress Desak Bupati Batu Bara Evaluasi Kinerja Plt Kadis PUTR
BATU BARA — jelasnews.com
Organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) dan Wappress Kabupaten Batu Bara meminta Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Batu Bara, R. Siboro, beserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) T. Sinaga.
Permintaan tersebut muncul menyusul adanya keluhan dari sejumlah wartawan yang mengaku kesulitan mendapatkan akses konfirmasi dari pihak Dinas PUTR, khususnya terkait pelaksanaan sejumlah proyek yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025.
Ketua Wappress Batu Bara, Zainuddin, menyampaikan bahwa berbagai upaya konfirmasi telah dilakukan, baik melalui komunikasi telepon maupun dengan mendatangi langsung kantor dinas terkait. Namun, hingga kini respons yang diharapkan belum juga diperoleh.
Ia menilai keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan agar kerja-kerja jurnalistik dapat berjalan optimal serta informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat objektif dan berimbang. Menurutnya, keterbatasan komunikasi tersebut menyulitkan wartawan dalam memperoleh klarifikasi, terutama terkait proyek rehabilitasi Kantor Pos Lantas Limapuluh dan Pos Lantas Sei Bejangkar yang tengah menjadi sorotan publik.
Zainuddin menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menuding atau menghakimi adanya pelanggaran. Desakan ini, kata dia, lebih ditujukan untuk mendorong adanya penjelasan resmi dari instansi terkait agar tidak memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Diketahui, R. Siboro saat ini menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PUTR Kabupaten Batu Bara, selain tugas definitifnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri.
Senada dengan itu, Ketua IWO Batu Bara, Darmansyah, berharap Plt Kadis PUTR dan PPK dapat membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka dengan insan pers sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUTR Kabupaten Batu Bara maupun PPK yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan oleh awak media.
Organisasi wartawan tersebut juga meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk melakukan evaluasi internal sesuai kewenangan yang berlaku, guna memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelasnya sebagai penutup.
(wellas)
