Bupati Batu Bara Hadiri Penutupan Rakernas APKASI XVII di Batam
Batam – jelasnews.com
Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri sekaligus mengikuti penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Ballroom Grand Lotus, Hotel Aston, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (20/1/2026).
Rakernas APKASI XVII Tahun 2026 secara resmi ditutup oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Dalam sambutannya di hadapan para bupati dari seluruh Indonesia, Mendagri menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia peringkat keempat atau kelima pada tahun 2045.
Namun, peluang tersebut hanya dapat terwujud apabila pemerintah daerah berani berinvestasi secara serius dalam pembangunan sumber daya manusia.
Menurut Mendagri, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kemajuan tidak semata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam. Negara-negara dengan keterbatasan sumber daya alam seperti Singapura dan Jepang mampu berkembang pesat karena fokus pada kualitas manusia. Oleh sebab itu, Indonesia didorong untuk meningkatkan kualitas masyarakat agar mampu naik kelas menjadi kelompok menengah dengan pendapatan per kapita yang tinggi.
Mendagri juga menyoroti sejumlah program prioritas nasional, seperti Sekolah Rakyat dan program makan bergizi gratis, sebagai upaya nyata pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ia menyinggung pengalamannya menyaksikan langsung kondisi anak-anak di wilayah terpencil Papua yang masih mengalami kekurangan gizi.
Ia menegaskan bahwa kehadiran negara melalui pendekatan ekonomi kerakyatan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang harus didukung oleh seluruh kepala daerah. Kekayaan alam yang melimpah, menurutnya, tidak akan memberi manfaat optimal apabila tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul.
Selain isu pembangunan manusia, Mendagri juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sekitar 30 persen dari total 1.091 BUMD di Indonesia masih mencatatkan kerugian.
Ia menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang terus membebani APBD tanpa memberikan kontribusi pendapatan daerah.
Di sisi lain, Mendagri mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menghambat pertumbuhan investasi dengan berbagai pungutan yang tidak perlu, khususnya terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Ia mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, ramah, dan kondusif melalui kemudahan perizinan serta jaminan keamanan berusaha.
Sebelumnya, Ketua Umum APKASI yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menyampaikan laporan hasil Rakernas yang diikuti oleh 416 kabupaten anggota APKASI.
Beberapa rekomendasi penting yang dirumuskan antara lain optimalisasi Dana Desa untuk mendukung kemandirian pangan serta usulan penataan ulang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh hasil Rakernas akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, APKASI turut meluncurkan buku berjudul 25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten sebagai referensi inovasi daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Sebagai hasil akhir, Rakernas APKASI XVII menghasilkan 17 rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dalam perumusan kebijakan nasional.
Keikutsertaan Bupati Batu Bara dalam forum nasional ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.
(wells)
