Menko Polkam Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik, Disampaikan Langsung dalam Dialog Media Nasional
JAKARTA – jelasnews.com
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dari masyarakat maupun media. Penegasan tersebut disampaikan dalam sebuah dialog yang videonya diunggah melalui kanal resmi YouTube, Rabu (4/2/2026).
Dialog tersebut dihadiri oleh para pemimpin redaksi serta perwakilan media nasional, di antaranya LKBN Antara, TVRI, RRI, TV One, iNews TV, Metro TV, Kompas TV, Detik.com, Jawa Pos Group, Kumparan, dan sejumlah media lainnya. Suasana diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif, dengan fokus pada pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan media.
Dalam kesempatan itu, Djamari Chaniago menekankan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan.
“Kritik adalah bentuk kepedulian masyarakat agar kekuasaan tetap berjalan di koridor yang benar. Tidak ada negara yang runtuh karena kritik, justru banyak yang menjadi kuat karena berani mendengar,” ujar Djamari.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan para pemimpin redaksi dan ditegaskan kembali kepada awak media. Ia menyebut pemerintah siap menerima berbagai masukan, termasuk kritik tajam yang disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Pernyataan Menko Polkam ini muncul sejalan dengan arah kebijakan strategis Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan stabilitas politik dan komunikasi publik sebagai agenda prioritas.
Pemerintah menilai derasnya arus informasi, ditambah maraknya hoaks dan politik identitas, berpotensi mengganggu ketahanan sosial dan politik nasional.
Melalui sikap terbuka terhadap kritik, pemerintah ingin membangun narasi bahwa negara hadir sebagai mitra dialog media, bukan sebagai pihak yang alergi terhadap perbedaan pandangan. Langkah ini juga dipandang sebagai upaya membangun citra pemerintahan yang siap dievaluasi secara terbuka di tengah kuatnya pengaruh media terhadap opini publik.
Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari sejumlah pimpinan media yang hadir. Mereka menilai sikap keterbukaan pemerintah dapat memperkuat hubungan antara pers dan negara, sekaligus menciptakan iklim pemberitaan yang sehat dan akurat.
Namun demikian, sejumlah pengamat media menilai pernyataan tersebut memiliki implikasi ganda. Dari sisi positif, keterbukaan ini dinilai mampu meredam ketegangan saat media mengangkat isu-isu sensitif. Sementara dari sisi lain, sikap terbuka terhadap kritik harus dibuktikan dengan langkah nyata.
Pengamat menekankan pentingnya jaminan perlindungan terhadap jurnalis, termasuk bebas dari intimidasi dan tekanan hukum atau politik. Tanpa mekanisme perlindungan yang jelas, keterbukaan terhadap kritik dikhawatirkan hanya menjadi pernyataan normatif tanpa dampak substantif bagi kebebasan pers.
Pakar komunikasi politik menilai bahwa setiap pernyataan pejabat tinggi negara, termasuk Menko Polkam, tidak hanya bersifat simbolik, tetapi turut memengaruhi iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.
Dialog tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi dan pertemuan rutin antara pemerintah dan media sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi serta ketahanan nasional di tengah dinamika informasi yang kian cepat berubah.
(red)
