Polri Rakor Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Pengembangan Ekosistem Jagung Pakan Ternak
JAKARTA – jelasnews.com
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri tersebut turut diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda di Indonesia secara daring. Kegiatan ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng Purnomo menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi ke depan. Ia menyebutkan, Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor sepanjang tahun 2025.
“Keberhasilan ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan konsolidasi dan kolaborasi lintas sektor agar strategi ketahanan pangan tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal,” ujar Brigjen Langgeng, Jumat (6/2/2026).
Pada sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri membantu membuka akses pembiayaan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah, salah satunya di Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis. Di daerah tersebut, petani memperoleh akses kredit modal usaha untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Mewakili Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun yang dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem pertanian jagung.
Selain dukungan permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berupaya melindungi petani dengan menjaga stabilitas harga jagung. Langkah ini dilakukan agar petani tidak terpaksa menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai bentuk konkret, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani. Pada tahun 2026, Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sebagaimana tertuang dalam surat dinas internal Bulog tertanggal 12 Januari 2026.
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan HPP. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong harga pembelian yang berpihak kepada petani,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang berkelanjutan, diharapkan petani mampu mengelola usaha secara mandiri, membayar pinjaman tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak demi mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani Indonesia.
