BATU BARA – jelasnews.com
DPRD Kabupaten Batu Bara meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera mengalokasikan dana pengembalian Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp165,96 miliar untuk menangani dampak banjir akibat meluapnya Sungai Gambus di Kecamatan Lima Puluh Pesisir.
Desakan tersebut disampaikan tiga fraksi DPRD Batu Bara, yakni Fraksi KPN, PAN, dan Partai Gerindra, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota KUA/PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027, Selasa (18/8/2026).
Juru bicara Fraksi KPN, Suriadi, mengatakan dana TKD tersebut perlu segera diarahkan untuk berbagai kebutuhan pascabencana, mulai dari rehabilitasi dan rekonstruksi hingga mitigasi, pemulihan infrastruktur, serta pemulihan perekonomian masyarakat.
Menurutnya, perhatian khusus harus diberikan kepada para petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen setelah lahan pertanian terdampak banjir.
“Anggaran tersebut harus segera dialokasikan untuk rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, pemulihan infrastruktur, serta pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana,” kata Suriadi.
Ia juga mengingatkan agar dana tersebut tidak hanya tersimpan di kas umum daerah. Menurutnya, dalam kondisi masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana, anggaran harus segera direalisasikan untuk kepentingan warga.
Fraksi KPN turut meminta Pemkab Batu Bara mempercepat penanganan persoalan banjir dan memastikan penggunaan anggaran dapat terserap secara optimal hingga akhir 2026.
“Kami ingin realisasi serapan anggaran harus tuntas dan selesai pelaksanaannya pada akhir 2026 tanpa ada SiLPA,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Chairul Bahriah meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang terdampak banjir, khususnya warga di Desa Gambus Laut, Lubuk Cuik, dan Perupuk.
Selain bantuan bagi masyarakat, PAN juga mendorong pembangunan pintu pengatur air di Desa Gambus Laut dan Simpang Gambus. Infrastruktur tersebut dinilai penting sebagai upaya mengantisipasi dan mencegah terjadinya banjir susulan.
“TKD yang ada saat ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan prioritas, termasuk penanggulangan bencana dan membantu masyarakat yang mengalami kerugian,” kata Chairul Bahriah.
Senada dengan kedua fraksi tersebut, juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Safi’i, menegaskan bahwa masyarakat yang terdampak banjir harus menjadi prioritas dalam penggunaan dana TKD.
Menurut Safi’i, meluapnya Sungai Gambus telah menyebabkan ratusan hektare lahan pertanian terdampak hingga petani mengalami gagal panen. Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan respons cepat dari pemerintah daerah.
“Prioritas utama adalah bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Desa Gambus Laut,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerugian yang dialami para petani tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah diharapkan segera menyalurkan bantuan sekaligus melakukan langkah pemulihan terhadap sektor pertanian yang terdampak.
“Ratusan hektare lahan pertanian gagal panen. Petani membutuhkan bantuan segera,” pungkas Safi’i.
(wellas)
