MEDAN – jelasnews.com
Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus memperkuat komitmen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Provinsi Sumatera Utara.
Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan turut dihadiri Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, Deputi Korsup KPK RI Ely Kusumastuti, Wamendagri Dr. Akhmad Wiyagus, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, Pj. Sekda Batu Bara Rusian Heri, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Batu Bara.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution. Komitmen tersebut kemudian diikuti para kepala daerah dan pimpinan DPRD melalui penandatanganan bersama.
Rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat langkah pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan integritas.
Kehadiran KPK juga menjadi bagian dari upaya memperkuat aspek pencegahan terhadap potensi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
Melalui koordinasi dan pendampingan, pemerintah daerah didorong untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah dan program pembangunan dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab.
Upaya pencegahan korupsi dinilai perlu dilakukan sejak tahap awal dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintahan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bagi Pemkab Batu Bara, penguatan tata kelola pemerintahan akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.
(Kominfo Batu Bara)
