BATU BARA – jelasnews com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara diminta serius melakukan pendataan dan verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) yang saat ini sedang berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Batu Bara dari Fraksi PDI Perjuangan, Rusli, kepada wartawan di ruang Komisi I DPRD Batu Bara, Senin (7/9/2026).
Rusli mengungkapkan, masih banyak masyarakat kurang mampu yang mengadukan kepadanya bahwa mereka tidak pernah menerima bantuan sosial dalam bentuk apa pun.
Menurutnya, kondisi tersebut cukup memprihatinkan karena sebagian warga yang mengadu memang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Mereka bekerja serabutan, mulai dari buruh, kernet tukang hingga pekerjaan tidak tetap lainnya.
“Padahal warga tersebut benar-benar sudah tidak mampu. Pekerjaannya serabutan sebagai buruh, kernet tukang, bahkan kadang menggalas,” ujar Rusli.
Selain persoalan tidak menerima bansos, Rusli juga menerima keluhan warga terkait perubahan atau kenaikan desil dalam pendataan kesejahteraan. Ia mencontohkan adanya warga yang tinggal di rumah kontrakan namun justru mengalami kenaikan desil.
Di sisi lain, ia menilai terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan penerima bansos. Rusli mempertanyakan masih adanya warga yang dinilai mampu, seperti memiliki kebun dan rumah permanen, tetapi tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Masak ada warga yang memiliki kebun dan rumah permanen namun terdaftar sebagai penerima bansos,” katanya.
Rusli juga menyoroti dugaan adanya penerima bansos yang memiliki kedekatan dengan pemerintah maupun aparat desa.
Dugaan tersebut, menurutnya, terlihat dari adanya keluarga atau kerabat kepala desa yang tercatat sebagai penerima bantuan.
Ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar proses pendataan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu dan dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Rusli turut mempertanyakan validitas pendataan yang dilakukan petugas sensus. Ia menyebut adanya informasi dari masyarakat bahwa petugas pendataan diduga tidak melakukan pendataan secara maksimal ketika mendatangi rumah warga.
Keluhan mengenai perubahan desil, lanjutnya, juga semakin banyak terdengar setelah pelaksanaan sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Karena itu, Rusli berharap proses pendataan ulang yang tengah dilakukan Pemkab Batu Bara dapat menjadi momentum untuk memperbaiki basis data penerima bansos.
“Pendataan ulang yang saat ini tengah berlangsung diharapkan dapat menghasilkan data penerima yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya mengakhiri.
(wellas)
