Ahliwaris dari Asahan Menyeberang ke Jakarta Desak DPR RI Tegakkan Keadilan
JAKARTA – jelasnews.com
Perjuangan panjang para ahliwaris Keluarga Manurung, Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, tampaknya belum akan berakhir. Demi mendapatkan keadilan atas lahan seluas 360 hektar yang diklaim telah dikuasai perkebunan PT BSP selama puluhan tahun, mereka rela datang langsung ke ibu kota.
“Kemana pun kami akan pergi untuk memperjuangkan hak kami. Selama keadilan belum ditegakkan oleh DPR RI, perjuangan ini tidak akan berhenti,” tegas perwakilan ahliwaris melalui kuasa hukumnya H. Fatma Lailah dan H. Tri Atnuari, saat aksi unjuk rasa di depan Kantor DPR RI dan Kementerian ATR/BPN, Rabu (26/11/2025).
Aksi tersebut berlangsung sejak pagi. Rombongan ahliwaris menggelar demonstrasi damai di depan Kantor Kementerian ATR/BPN, kemudian berlanjut ke Gedung DPR RI. Mereka menuntut pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan sengketa tanah yang sudah berlangsung sekitar 90 tahun, di mana lahan yang mereka klaim sebagai milik keluarga kini dikelola oleh perusahaan swasta.
Para ahliwaris menegaskan bahwa bukti dokumen kepemilikan tanah masih mereka miliki dan dianggap sah. Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah membuat mereka mengambil keputusan untuk datang langsung ke Jakarta.
“Kami siap mempertaruhkan jiwa raga demi keadilan. Bila perjuangan ini tetap tidak ditanggapi, aksi yang lebih besar akan kami lakukan,” ujar salah satu ahliwaris dengan penuh emosional.
Dari lokasi aksi di Kantor ATR/BPN, M. Rahman, Humas Kementerian ATR/BPN, menyampaikan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Sesuai prosedur, tim Kanwil ATR/BPN Sumut akan diterjunkan untuk mengevaluasi permasalahan ini terlebih dahulu. Tuntutan yang mereka ajukan, termasuk penolakan HGU dan permintaan pengembalian hak lahan, menunggu laporan resmi dari Kanwil di Sumatera Utara,” jelasnya singkat.
Sementara itu, di DPR RI, perwakilan keluarga Manurung diberi akses masuk oleh Humas DPR RI. Mereka dijadwalkan untuk melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI pada bulan Desember mendatang, guna membahas langsung penyelesaian sengketa tersebut.
(bm)
