Bupati Batu Bara Ajak Tokoh ASLAB Bersinergi dalam Rembuk Pembangunan Daerah
Batu Bara – jelasnews.com
Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian menghadiri kegiatan Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan rembuk pembangunan daerah bersama tokoh Asahan–Labuhanbatu (ASLAB), di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (13/4/2026).
Kegiatan yang digagas Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Komite Muslim Simbolon, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, jajaran Pemkab Batu Bara seperti Plh. Sekda, Asisten I, Kepala Bappelitbangda, serta Kabag Tata Pemerintahan.
Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin menegaskan bahwa momentum silaturahmi ini tidak hanya sebatas mempererat hubungan antar tokoh, tetapi juga menjadi forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah berbasis potensi wilayah ASLAB.
Menurutnya, pertemuan tersebut bertujuan membangun kesamaan pandangan tanpa menimbulkan perbedaan, sekaligus memperkuat upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa wacana pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur telah lama bergulir, bahkan sudah dirintis sejak sekitar 13 tahun lalu.
Wilayah ASLAB atau yang dikenal sebagai Sumatera Pantai Timur (Sumpatim) meliputi enam daerah, yakni Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kota Tanjungbalai.
Sementara itu, Ketua Komite Pemekaran, Muslim Simbolon, menjelaskan bahwa perjuangan pembentukan provinsi baru ini bukanlah bentuk upaya yang bertentangan dengan negara, melainkan aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan sejak 2013.
Ia menyebutkan bahwa gagasan tersebut sebelumnya juga mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho. Menurutnya, tantangan geografis dan luasnya rentang kendali pemerintahan selama ini menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan publik di wilayah pesisir timur.
“Dengan pemekaran, diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efektif, dan merata,” ujarnya.
Dalam forum tersebut turut dipaparkan kajian akademik oleh M. Yusuf Harahap yang menyimpulkan bahwa dari sisi potensi wilayah, kemampuan fiskal, serta aspek administratif, kawasan Sumatera Pantai Timur dinilai layak untuk berkembang menjadi provinsi tersendiri.
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa pemekaran wilayah merupakan hal yang sah secara hukum, selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan.
Ia menambahkan, pemekaran harus berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta didukung oleh kajian yang komprehensif.
Rembuk pembangunan ini menjadi momentum penting dalam menghidupkan kembali wacana pemekaran yang sempat stagnan selama lebih dari satu dekade.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan potensi ekonomi di kawasan pesisir timur Sumatera Utara.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun sinergi dan kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan wilayah Sumatera Pantai Timur, khususnya Kabupaten Batu Bara.
(wellas)
