BATU BARA – jelasnews.com
Pembahasan persoalan kebun plasma masyarakat oleh Panitia Khusus (Pansus) Plasma Perkebunan DPRD Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan. Hingga menjelang akhir tahun, Pansus dinilai belum menghasilkan langkah konkret untuk memastikan pemenuhan hak masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
Lambannya pembahasan tersebut berpotensi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari keberadaan perkebunan, jelasnya Praktisi hukum Danil Fahmi, SH, di Lima Puluh Senin (09/11/2026).
Menurut Danil, Pansus perlu memiliki arah pembahasan yang jelas serta ketegasan dalam menentukan langkah penyelesaian. Dengan demikian, rangkaian rapat dan koordinasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan penting yang harus menjadi perhatian Pansus adalah validitas data calon petani dan calon lahan (CPCL). Data tersebut harus benar-benar mencerminkan masyarakat yang berhak menerima manfaat kebun plasma.
Danil juga mengingatkan agar dokumen CPCL tidak sekadar dijadikan persyaratan administratif dalam proses perpanjangan atau pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan.
“Data CPCL harus valid, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaat kebun plasma benar-benar dirasakan masyarakat sekitar perkebunan,” ujarnya.
Selain melakukan peninjauan lapangan, Danil mendorong DPRD menggunakan mekanisme surat resmi untuk meminta klarifikasi kepada instansi terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar jawaban, data, dan dokumen yang diperoleh dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia turut mengingatkan perusahaan perkebunan agar memperhatikan perkembangan regulasi terkait kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, tidak hanya mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.
Danil menyebutkan, ketentuan mengenai fasilitasi kebun masyarakat sebesar 20 persen juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021.
Namun, menurutnya, penerapan ketentuan tersebut perlu ditelaah berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 26 Tahun 2021, terutama terkait jenis perizinan usaha serta asal-usul dan status lahan yang digunakan masing-masing perusahaan.
Ia menegaskan, Pansus harus mampu menghasilkan rekomendasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan pelaksanaan kewajiban perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Jangan sampai perusahaan perkebunan terus menikmati hasil dari tanah Batu Bara, sementara masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan belum mendapatkan manfaat yang semestinya. Sekarang saatnya hak dan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Danil berharap DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera mengambil langkah nyata.
Langkah tersebut antara lain membuka data HGU sesuai ketentuan, melakukan verifikasi CPCL, serta memastikan kewajiban fasilitasi kebun masyarakat dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Dengan demikian, keberadaan Pansus Plasma diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara.
