Bupati Batu Bara Bersama DPRD Sumut Cek Langsung Kondisi Bendung Sungai Dalu-Dalu
BATU BARA — jelasnews.com
Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., didampingi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Yahdi Khoir serta Tim Staf Ahli Kementerian Pertanian RI, Ani dan Aris, melakukan peninjauan langsung ke Bendung Sungai Dalu-Dalu yang berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Sabtu (13/12/2025).
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai respons atas kondisi bendung yang mengalami kerusakan cukup serius dan berpotensi memicu erosi. Kerusakan ini dinilai dapat membahayakan keselamatan warga di sekitar aliran sungai sekaligus mengganggu aktivitas pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.
Meningkatnya debit air Sungai Dalu-Dalu disebabkan oleh aliran dari Sungai Bah Bolon di Kabupaten Simalungun, yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Derasnya arus air tersebut mengakibatkan pengikisan tanah di sekitar bendung dan tanggul sungai, sehingga kondisi struktur penahan air kini berada pada tahap rawan dan nyaris jebol.
Keadaan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya para petani yang mengelola lahan di sepanjang bantaran sungai. Mereka khawatir, apabila tidak segera dilakukan penanganan, potensi banjir dan kerusakan lahan pertanian akan sulit dihindari.
Sebagai langkah sementara, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melakukan penanganan darurat dengan membersihkan kayu dan material yang menyangkut di area bendung. Selain itu, pemasangan cerucuk dari batang kelapa serta sandbag dilakukan di sepanjang tanggul Sungai Dalu-Dalu untuk menahan laju erosi dan mengurangi tekanan arus air.
Pemkab Batu Bara berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah konkret untuk melakukan perbaikan permanen, mengingat kondisi tanggul saat ini sangat rentan dan berpotensi menimbulkan bencana bagi masyarakat.
Apabila tanggul Sungai Dalu-Dalu mengalami kebocoran atau jebol, dampaknya diperkirakan cukup luas. Sedikitnya lima wilayah akan terdampak, yakni Desa Sukaraja, Tanah Tinggi, Tanah Rendah, Sukaramai, serta Kelurahan Indrapura. Selain itu, sekitar 1.500 hektare lahan pertanian terancam rusak, termasuk 500 hektare lahan hortikultura cabai dan sekitar 10 hektare area perikanan milik warga.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Yahdi Khoir, menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memperjuangkan perbaikan infrastruktur pengairan yang sangat vital bagi sektor pertanian.
Sementara itu, Tim Staf Ahli Kementerian Pertanian RI melakukan pendataan serta evaluasi teknis di lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk langkah tindak lanjut di tingkat pemerintah pusat.
Peninjauan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi nyata guna menjaga kelancaran irigasi, melindungi masyarakat dari potensi bencana, serta mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Batu Bara.
(wellas)
