PP IWO Nilai Panel Surya Solusi Cepat Atasi Krisis Listrik Aceh, PLN Diminta Prioritaskan Korban Bencana
Jakarta — jelasnews.com
Ikatan Wartawan Online (IWO) menilai krisis listrik berkepanjangan di Aceh pascabencana banjir menunjukkan lemahnya kepemimpinan di tubuh PT PLN (Persero). Dalam situasi darurat, pemimpin dituntut mampu menghadirkan solusi yang cepat, empatik, dan berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak.
Ketua Umum IWO sekaligus Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, menyatakan bahwa hingga kini PLN belum mampu memberikan kepastian kapan pemulihan listrik di Aceh dapat berjalan normal sepenuhnya. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Yudhistira, Direksi PLN seharusnya tidak hanya fokus pada perbaikan jaringan konvensional, tetapi juga mampu menghadirkan langkah strategis jangka pendek untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang telah berhari-hari hidup tanpa aliran listrik.
“Masalah kelistrikan di Aceh bukan hal baru. Bahkan sebelum bencana, wilayah ini sudah beberapa kali mengalami blackout. Artinya, harus ada terobosan, bukan sekadar solusi rutin,” ujar Yudhistira di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Ia menilai, salah satu solusi paling realistis, cepat, dan memungkinkan diterapkan dalam kondisi darurat adalah pemanfaatan panel surya lengkap dengan sistem penyimpanan baterai. Teknologi ini dinilai mampu menyediakan listrik secara mandiri tanpa bergantung pada jaringan PLN maupun pasokan bahan bakar.
Dalam kondisi bencana, lanjutnya, kerusakan jaringan akibat tiang roboh, kabel putus, dan genangan banjir kerap membuat pemulihan listrik memakan waktu lama. Sementara itu, penggunaan genset sering terkendala distribusi BBM dan akses lokasi.
“Panel surya dengan baterai bisa langsung dimanfaatkan. Ini solusi praktis yang seharusnya sudah terpikirkan oleh manajemen puncak PLN,” tegasnya.
Yudhistira menyebut, pengadaan panel surya untuk kebutuhan darurat dapat menggunakan anggaran emergency maupun dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) PLN. Perangkat tersebut idealnya diprioritaskan di titik-titik vital seperti rumah sakit, SPBU, PDAM, pusat komunikasi, serta lokasi pengungsian.
Ia juga mengkritisi sikap PLN apabila tidak segera mengambil langkah konkret tersebut. Menurutnya, ketidakhadiran solusi energi terbarukan di tengah krisis justru menimbulkan pertanyaan terkait arah kebijakan dan penggunaan anggaran perusahaan.
“Kalau solusi energi surya saja tidak pernah muncul, patut dipertanyakan keseriusan PLN dalam mengedepankan kepentingan rakyat dibanding pencitraan,” katanya.
Yudhistira menambahkan, pengalaman internasional menunjukkan bahwa energi surya telah lama dimanfaatkan sebagai solusi darurat pascabencana. Di Puerto Rico, misalnya, panel surya dan sistem baterai digunakan untuk menopang operasional rumah sakit pasca badai besar. Hal serupa juga dilakukan di Nepal pasca gempa 2015 untuk mendukung kebutuhan listrik di wilayah terpencil.
Ia menilai kondisi Aceh memiliki karakteristik serupa, sehingga pendekatan yang sama sangat relevan diterapkan di Indonesia, khususnya di daerah rawan bencana.
Di sisi lain, Yudhistira juga mengkritik implementasi transisi energi yang selama ini digaungkan. Ia menilai berbagai kerja sama dan pembangunan pabrik panel surya oleh BUMN masih sebatas seremoni dan belum terbukti siap menjawab kebutuhan darurat di lapangan.
“Transisi energi tidak boleh berhenti pada narasi dan peresmian. Harus ada kesiapan sistem ketika krisis benar-benar terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, panel surya dan baterai seharusnya menjadi bagian dari sistem siaga bencana nasional, bukan sekadar proyek jangka panjang. Dengan kesiapan tersebut, energi bersih dapat berfungsi nyata sebagai penyelamat di saat paling dibutuhkan.
Meski demikian, Yudhistira menegaskan bahwa pemulihan jaringan listrik utama tetap penting sebagai fondasi ketahanan energi jangka panjang. Namun, pemanfaatan energi surya dalam kondisi darurat dinilai sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung agenda energi bersih nasional.
“Ke depan, transisi energi harus kuat secara praktik, bukan hanya narasi. Saat krisis datang, masyarakat butuh solusi nyata,” pungkasnya.
(red)
