Dinas Koperasi dan UMKM Batu Bara Dinilai Abaikan Polemik Aset Eks KUD
Batu Bara – jelasnews.com
Polemik dugaan penguasaan lahan dan bangunan aset milik Kementerian Koperasi kembali mencuat. Seorang warga yang dikenal dengan nama Br Manurung alias Mak Boy dilaporkan melanjutkan pembangunan di kawasan eks KUD yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Selasa (3/3/2026).
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Batu Bara, Darmansyah, menilai Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak menunjukkan ketegasan dalam menjaga aset negara peninggalan Kementerian Koperasi pada masa Orde Baru.
Menurutnya, kondisi ini memicu terjadinya klaim serta penguasaan sepihak terhadap lahan dan bangunan eks KUD di sejumlah wilayah, termasuk di Kecamatan Air Putih dan Kecamatan Datuk Lima Puluh.
“Di Batu Bara kemungkinan ada puluhan bahkan ratusan KUD yang terbengkalai dan kini dikuasai pihak lain,” ujar Darmansyah.
Ia menegaskan, aset berupa lahan maupun bangunan KUD tidak dapat diwariskan ataupun dipinjamkan secara sembarangan. Namun, hingga kini Pemkab Batu Bara terkesan membiarkan aset-aset tersebut tanpa kejelasan status.
Darmansyah juga menduga adanya pembiaran dari pihak terkait, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, terhadap penguasaan eks KUD Lima Puluh.
Ia menekankan bahwa setiap bentuk peralihan penguasaan harus dilakukan secara administratif dan transparan.
“Jika memang ada peralihan, harus jelas bentuknya, apakah sewa, kontrak, atau pinjam pakai. Semua harus dibuktikan dengan berita acara resmi, baik dari pihak Pemkab maupun pihak yang menguasai,” tegasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi pada Senin (2/3/2026), Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Batu Bara, Mustafa Alali Aladin, mengaku belum mengetahui adanya pemberian izin terkait pembangunan tersebut.
“Setahu kami belum ada izin. Mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak Kadis atau Pak Lurah. Nanti akan kami sampaikan juga ke pimpinan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Batu Bara terkait polemik penguasaan aset eks KUD tersebut.
(wellas)
