Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Batu Bara Dukung Pembentukan Pansus Plasma
Batu Bara – jelasnews.com
DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas penyampaian keterangan penjelasan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Plasma, Selasa (09/06/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Safi’i, SH dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Rodial, perwakilan Bupati Batu Bara Asisten I Renold Asmara, A.P., S.H, perwakilan Plt Sekretaris DPRD, anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta OPD terkait.
Dalam rapat tersebut, mayoritas fraksi menyatakan dukungan terhadap pembentukan Pansus Plasma sebagai langkah strategis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan dalam menyediakan kebun plasma bagi masyarakat sekitar sesuai ketentuan perundang-undangan.
Fraksi PDI Perjuangan menilai Pansus diperlukan untuk menginventarisasi permasalahan plasma, mengumpulkan data dan fakta, serta merumuskan rekomendasi yang adil dan memberikan kepastian hukum. Fraksi ini juga meminta keterlibatan aparat penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan plasma di area HGU.
Fraksi Gerindra menyebut pembentukan Pansus sebagai langkah konstitusional yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara aturan dan realisasi plasma di lapangan sehingga diperlukan pendataan dan pengawasan yang lebih komprehensif.
Fraksi PKS turut mendukung pembentukan Pansus dan berharap hasil kerjanya dapat melahirkan rekomendasi tegas, termasuk pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban plasma sebesar 20 persen.
Sementara itu, Fraksi PAN mengapresiasi dasar hukum kewajiban plasma, namun berpandangan pembentukan Pansus sebaiknya dibarengi dengan penyusunan regulasi daerah terkait kewajiban plasma perusahaan.
Fraksi KDRI menegaskan pentingnya realisasi kebun plasma secara fisik oleh perusahaan dan meminta pemerintah daerah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut.
Sedangkan Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) meminta Pansus melakukan audit dan verifikasi data secara menyeluruh, memastikan penerima manfaat tepat sasaran, serta mendorong rekomendasi sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan plasma.
Secara umum, seluruh fraksi menekankan agar Pansus Plasma bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah guna menjamin hak masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Batu Bara.
(Humas DPRD Batu Bara)
