Kades Gunung Rante Disebut Bersikap Arogan, RDP Sengketa Lapangan Bola Berlangsung Panas
BATU BARA – jelasnews.com
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa tanah lapangan sepak bola di Desa Gunung Rante, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, berlangsung panas di aula Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (7/4/2026).
RDP yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara, H. Darius, serta dihadiri seluruh anggota Komisi I itu membahas polemik status lahan lapangan bola yang disebut masyarakat sebagai hasil swadaya warga, namun kini diklaim sebagai aset Desa Gunung Rante.
Ketegangan dalam rapat mencuat setelah Kepala Desa Gunung Rante, Amrin Panahatan Manurung, menyampaikan pernyataan yang dinilai menyinggung salah seorang warga, Joan Silalahi.
Dalam forum tersebut, Amrin disebut menyatakan bahwa Joan bukan bagian dari warganya. Ucapan itu memicu reaksi keras dari sejumlah pihak yang hadir, terlebih karena Joan diketahui menjadi salah satu koordinator masyarakat yang menolak pengalihan status tanah lapangan tersebut menjadi aset desa.
Klaim Hibah Dibantah Saksi Sejarah
Dalam rapat, Kepala Desa Gunung Rante menyebut lahan lapangan sepak bola itu merupakan aset desa yang berasal dari hibah keluarga atau marga Sialagan.
Namun klaim tersebut dibantah oleh Karsianus Purba, tokoh masyarakat yang hadir sebagai saksi sejarah asal-usul lahan tersebut.
Di hadapan peserta rapat, Karsianus menjelaskan bahwa lapangan sepak bola itu sudah ada sejak era Desa Panjang, saat wilayah tersebut masih berada dalam administrasi Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, sekitar tahun 1970-an.
Menurutnya, pembangunan lapangan tersebut merupakan hasil musyawarah warga setelah sebelumnya masyarakat lebih dulu bergotong royong mendirikan kantor desa.
Setelah kantor desa selesai dibangun, kata dia, masyarakat kembali bermufakat untuk menyediakan lapangan sepak bola bagi kepentingan bersama.
Dibiayai dari Urunan Warga
Karsianus menuturkan, pembelian lahan untuk lapangan itu dilakukan melalui pengumpulan dana dari masyarakat.
Pada saat itu, setiap kepala keluarga disebut menyumbang setara dua gantang beras, atau untuk setiap satu rante tanah dinilai setara dengan dua kaleng padi.
Ia juga mengungkapkan bahwa dana hasil urunan warga kala itu belum mencukupi sepenuhnya.
Untuk menutup kekurangan, sejumlah perangkat atau pihak yang terlibat saat itu disebut rela gajinya dipotong selama beberapa bulan.
Keterangan tersebut memperkuat pandangan masyarakat bahwa lapangan sepak bola tersebut lahir dari jerih payah dan swadaya warga, bukan semata-mata dari hibah untuk aset desa.
Aksi Penolakan Warga Sebelum RDP
Sebelum RDP dimulai, warga Desa Gunung Rante yang dikoordinatori Joan Silalahi terlebih dahulu menggelar aksi penyampaian aspirasi.
Mereka membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap rencana atau status tanah lapangan bola yang dijadikan aset desa, terlebih di lokasi tersebut saat ini telah dibangun Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam situasi itu, Kepala Desa Gunung Rante juga disebut sempat melontarkan komentar keras kepada warga terkait ilustrasi gambar yang digunakan dalam spanduk penolakan tersebut.
Sikap tersebut dinilai sejumlah warga semakin memperkeruh suasana dan menambah ketegangan dalam polemik yang sedang bergulir.
Komisi I DPRD Akan Tinjau Lokasi
Melihat jalannya rapat yang semakin memanas, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara, H. Darius, akhirnya memutuskan bahwa pembahasan belum dapat disimpulkan dalam forum tersebut.
Komisi I DPRD, lanjutnya, akan menindaklanjuti persoalan ini dengan peninjauan langsung ke lokasi guna melihat kondisi lapangan dan mendalami fakta di lapangan.
Rencana peninjauan itu disebut akan melibatkan pihak terkait, termasuk unsur organisasi wartawan, dengan jadwal yang akan ditentukan setelah rapat internal Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara.
Persoalan ini pun kini menjadi sorotan masyarakat, mengingat lapangan sepak bola tersebut dinilai memiliki nilai sejarah dan emosional karena dibangun dari semangat gotong royong warga sejak puluhan tahun silam.
(Sumber: topinformasi,com)
